Bandung, Pantaunews.id – 10 April 2025
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Asep Syamsudin, menyerukan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM dan penciptaan lapangan kerja yang berpihak pada rakyat kecil. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat, dalam rangka penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2024–2025.
“UMKM hari ini bukan sekadar pelengkap ekonomi, tapi justru menjadi benteng terakhir bagi banyak keluarga di tengah gelombang PHK dan sulitnya mencari kerja,” ujar Asep, legislator asal Dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung).
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM di daerah yang bertahan dalam kondisi sulit—terbatas akses modal, minim dukungan pemasaran, dan beban regulasi yang tak proporsional. Sementara itu, program pemerintah sering kali tidak menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Fraksi PKB dalam rekomendasinya mendorong Gubernur Jawa Barat untuk: memperkuat program padat karya yang berbasis komunitas, memperluas skema investasi ramah tenaga kerja lokal, serta mempermudah akses UMKM terhadap permodalan dan pasar secara nyata, bukan hanya lewat pelatihan formalitas.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan lagi janji program, tapi jalan keluar yang bisa mereka rasakan langsung. Ekonomi rakyat harus diberi jalan pulang ke kekuatannya sendiri,” tegas Asep.
Ia juga menegaskan pentingnya memperlakukan UMKM bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pemulihan ekonomi daerah yang harus didukung secara struktural dan berkelanjutan.
Sebagaimana kaidah usul fiqh yang dikutip dalam laporan Fraksi PKB:
الْÙ…َØ´َÙ‚َّØ©ُ تَجْÙ„ِبُ التَّÙŠْسِيرَ
“Kesulitan itu melahirkan kemudahan.”
“Maka dari itu, jika rakyat dalam kesulitan, sudah semestinya pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan memperumit,” pungkas Asep.
Redaksi
0 Komentar