Fraksi PKB Soroti PHK Massal, Taufik Nurrohim Desak Perlindungan Pekerja dan Dialog Tripartit

Bandung,Pantaunews.id – 10 April 2025

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, mengingatkan Pemerintah Provinsi akan pentingnya kehadiran negara dalam merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di sejumlah daerah industri Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat yang membahas laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2024–2025.

“Di Majalengka dan Subang, kami menerima banyak laporan tentang buruh yang kehilangan pekerjaan tanpa kejelasan nasib. Ada yang sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak mendapat pesangon yang layak. Ini krisis kemanusiaan yang tidak boleh dianggap biasa,” ujar Taufik kepada wartawan usai sidang.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi, ketatnya persaingan global, dan ketidakpastian pasar membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pekerja. Namun, lanjutnya, langkah itu tidak bisa dibiarkan tanpa perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Fraksi PKB mendorong agar Pemprov Jawa Barat:

 • Aktif memfasilitasi dialog tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,

 • Menyediakan dukungan anggaran darurat bagi pekerja terdampak,

 • Serta merancang kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kelangsungan usaha dan keadilan sosial.

“Kita tidak anti investasi, tapi kita juga tidak boleh diam ketika rakyat kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba. Negara harus jadi penengah yang adil,” tegas Taufik, yang juga dikenal aktif mengadvokasi isu ketenagakerjaan di daerah.

Fraksi PKB juga mengingatkan bahwa keberpihakan kepada pekerja bukanlah sikap populis, tetapi amanah konstitusi dan prinsip etika sosial. Dalam kerangka itu, Fraksi PKB merujuk pada kaidah usul fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

“Kalau PHK massal dibiarkan tanpa perlindungan, yang lahir bukan sekadar pengangguran, tapi krisis sosial. Dan itu jauh lebih mahal biayanya,” ujar Taufik.

Ia mengajak semua pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan pelaku industri, untuk membangun sistem kerja yang adil, dialogis, dan berkelanjutan, demi menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus manusiawi di Jawa Barat

Redaksi